Foto : Kapolda Sumatera Selatan menerima cenderamata dari perwakilan Kementerian ESDM/SKK Migas saat lawatan kerja dan rapat koordinasi penguatan sinergi pengamanan industri hulu migas di Ruang Delegasi Lantai 2 Polda Sumsel, Senin (23/02/2026). (Doc.Red)
PALEMBANG, SUMBARONE.ID– Suasana Ruang Delegasi Lantai 2 Polda Sumatera Selatan tampak berbeda dari biasanya, Senin siang (23/02/2026). Sejumlah pejabat tinggi sektor energi dan aparat kepolisian duduk satu meja, membahas agenda strategis menjaga stabilitas industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Bumi Sriwijaya.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Yunianto, bersama perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sejumlah perusahaan migas di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Lawatan kerja ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan merumuskan strategi peningkatan lifting nasional, khususnya di wilayah Sumbagsel. Pertemuan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel.
Dari jajaran kepolisian, hadir Karo Ops, Dir Reskrimsus, Kabid Kum, hingga Kabid Propam Polda Sumsel.

Sementara dari unsur eksternal, tampak Rudy Sufahriadi selaku Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalhan Hukum sekaligus Ketua Tim Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Produksi Sumur Minyak BKU, Nanang Abdul Manaf (Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Lifting), Muhammad Iksan Kiat (Tenaga Ahli Menteri ESDM), Ariana Soemanto (Direktur Pembinaan Hulu Migas KESDM), serta jajaran manajemen dari Pertamina Hulu Rokan dan Medco E&P.

Dalam forum tersebut, penguatan sinergi dan koordinasi menjadi benang merah pembahasan. Industri hulu migas di Sumatera Selatan yang menjadi salah satu tulang punggung produksi nasional dinilai membutuhkan dukungan maksimal dari sisi keamanan dan kepastian hukum.

Isu pengamanan objek vital nasional (obvitnas) turut menjadi fokus utama. Infrastruktur hulu migas—mulai dari sumur produksi, fasilitas pengolahan, hingga jalur distribusi—dipandang sebagai aset strategis negara yang harus dijaga dari potensi gangguan.
Selain itu, dibahas pula percepatan penyelesaian potensi permasalahan hukum di lapangan. Pendekatan preventif dan koordinatif diharapkan mampu meminimalisir gesekan sosial maupun hambatan operasional yang berpotensi mengganggu target lifting nasional.

Komitmen peningkatan lifting minyak dan gas juga mengemuka dalam diskusi. Di tengah tantangan produksi yang semakin kompleks, situasi keamanan yang kondusif menjadi faktor krusial agar program pengeboran, workover, dan optimalisasi lapangan dapat berjalan lancar.

Kapolda Sumsel menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penuh kegiatan strategis nasional di sektor energi melalui langkah pengamanan yang profesional, proporsional, dan humanis, serta mengedepankan koordinasi lintas sektoral.

Bagi SKK Migas dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sinergi ini bukan sekadar seremoni. Stabilitas keamanan merupakan fondasi keberlanjutan investasi dan keberhasilan program produksi migas di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Lawatan kerja ini menegaskan satu pesan penting: menjaga energi nasional bukan hanya tanggung jawab operator dan regulator, tetapi membutuhkan soliditas aparat serta seluruh pemangku kepentingan. Di tengah dinamika industri migas, kolaborasi menjadi kunci agar sumur-sumur produksi tetap mengalirkan energi bagi negeri. (*/DA)