Bukittinggi,Sumbarone.id- Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, hantarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kegiatan ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, di Gedung DPRD, Rabu, (11/12).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan, penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Karena itu, diperlukan kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan suburusan pemerintahan bidang bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pembentukan BPBD Kota Bukittinggi juga telah memperoleh persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Rekomendasi Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tanggal 1 Oktober 2026. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tersebut telah melalui proses harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berdasarkan surat Nomor
W3.PP.02.04-323 tanggal 6 November 2026 untuk dibahas bersama DPRD Kota Bukittinggi" ungkapnya.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menjelaskan, pembentukan kelembagaan BPBD merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan tersebut mengatur pembaruan bentuk organisasi dan tipelogi BPBD.
Berdasarkan hasil pemetaan suburusan bencana di Kota Bukittinggi, diperoleh skor 480 yang secara perhitungan masuk kategori Tipe A. Namun, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja serta efektivitas organisasi, Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan pembentukan BPBD dengan tipelogi Tipe C.
"Pengusulan Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan," ungkapnya
Wako menambahkan, beberapa pertimbangan pengusulan tersebut di antaranya belanja pegawai Pemko Bukittinggi yang masih berada pada angka 43 %, kebutuhan efisiensi anggaran, serta hasil perhitungan beban kerja organisasi. Selain itu, luas wilayah Kota Bukittinggi yang mencapai 24,173 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 143.595 jiwa juga menjadi salah satu pertimbangan.
"Dari sisi kejadian bencana, sepanjang 2024 tercatat 97 kejadian, terdiri dari 46 banjir, 2 gempa bumi, 5 tanah longsor, 41 cuaca ekstrem dan 3 puting beliung. Pemerintah Kota Bukittinggi juga terus melakukan pemeliharaan drainase sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan banjir," ungkapnya.
Wako menegaskan, pengusulan BPBD dengan tipelogi Tipe C tidak mengurangi kepedulian dan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap penanggulangan bencana. Kebutuhan tenaga teknis nantinya akan disesuaikan melalui perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk penguatan pejabat fungsional sesuai kompetensi dan keahlian masing-masing.
(rdw/kmf)
