HEADLINE SRIWIJAYA.COM
BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi melakukan peremajaan kendaraan dinas pejabat eselon II pada tahun anggaran 2026 dengan pengadaan sembilan unit mobil baru. Total anggaran pembelian kendaraan tersebut mencapai lebih dari Rp5 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut dilakukan karena mobil operasional yang digunakan sebelumnya telah berusia lebih dari 10 tahun.
"Peremajaan dilakukan untuk mendukung mobilitas kerja karena mobil lama sudah digunakan lebih dari sepuluh tahun. Skemanya disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kendaraan dinas," ujar Rismal Hadi, Sabtu (21/11/2026).
Ia menyebutkan, dari sembilan unit kendaraan yang telah tiba di Bukittinggi, delapan unit merupakan mobil jenis semi-hybrid merek Jetour dengan harga sekitar Rp588 juta per unit.
Kendaraan semi-hybrid dipilih dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang masih terbatas di Kota Bukittinggi. Teknologi tersebut dinilai dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar.
Sementara itu, satu unit lainnya merupakan kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dengan harga sekitar Rp590 juta.
Menurut Rismal, kendaraan dinas lama yang sebelumnya digunakan pejabat eselon II akan dialihkan untuk menunjang operasional pejabat eselon III.
Adapun kendaraan bekas pejabat eselon III nantinya akan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pelelangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pengelolaan aset pemerintah.
Rismal juga mengungkapkan, Pemko Bukittinggi merencanakan penambahan kendaraan dinas pada tahun 2027 secara bertahap, sehingga kebutuhan kendaraan operasional setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terpenuhi.
Ia menegaskan, pengadaan kendaraan baru bukan dimaksudkan untuk melakukan pemborosan anggaran. Sebaliknya, penggunaan kendaraan semi-hybrid diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional, terutama dari sisi konsumsi bahan bakar.
"Kita tidak ingin melakukan pemborosan. Justru dengan kendaraan jenis semi-hybrid bisa memangkas biaya operasional karena lebih hemat bahan bakar," katanya.
Lebih lanjut, Rismal menjelaskan bahwa mobilitas pejabat eselon II cukup tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk menghadiri kegiatan kedinasan di luar daerah.
Kondisi kendaraan lama dinilai kurang mendukung kebutuhan mobilitas tersebut, terutama ketika pejabat harus menjalankan beberapa agenda dalam waktu berdekatan.
"Untuk melaksanakan tugasnya, pejabat eselon memang diberikan hak termasuk alokasi kendaraan dinas. Beberapa keluhan dan saran kita tampung terkait kondisi kendaraan yang tidak mampu mengejar waktu kerja. Misalnya, pagi harus ke kantor dan siang mengikuti program luar daerah atau berangkat ke bandara," jelasnya.
Sekda memastikan, penganggaran kendaraan dinas baru tersebut tidak mengganggu alokasi anggaran untuk pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
"Karena memang sudah waktunya dilakukan peremajaan untuk menunjang kerja," tutup Rismal.(rdw/ant).
Editor : Ridwan

