EMPAT LAWANG. SumbarOne.ID — Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad mengapresiasi DPRD Kabupaten Empat Lawang yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Empat Lawang yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (31/7/2026).

Menurut Joncik, persetujuan DPRD menunjukkan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, terima kasih terutama kepada rekan-rekan legislatif dan pimpinan DPRD yang telah menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Ini menunjukkan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Joncik kepada wartawan seusai rapat paripurna.

Namun, persetujuan tersebut juga disertai sejumlah catatan dan masukan dari DPRD. Joncik menilai catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menjadi bahan penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pentingnya menyusun APBD berdasarkan kemampuan pendapatan daerah yang realistis.

Joncik mengatakan Banggar DPRD memahami kondisi keuangan Kabupaten Empat Lawang saat ini. Karena itu, DPRD memberikan masukan agar target pendapatan dan belanja daerah disusun secara lebih terukur.

“Catatan Badan Anggaran sangat baik. Mereka memahami kondisi keuangan daerah dan menyarankan agar penyusunan APBD benar-benar realistis antara rencana pendapatan dan belanja,” katanya.

Menurut Joncik, penetapan target pendapatan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan persoalan ketika realisasinya tidak sesuai dengan proyeksi.

Jika pendapatan daerah tidak mencapai target, sementara belanja sudah direncanakan berdasarkan angka yang lebih tinggi, kondisi tersebut dapat mengganggu pelaksanaan program pemerintah.

Bupati mengingatkan, persoalan tersebut pernah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Target pendapatan yang diproyeksikan terlalu tinggi membuat realisasi tidak sesuai harapan dan berdampak terhadap sejumlah program serta belanja daerah.

“Jangan sampai kita memprediksi pendapatan terlalu tinggi. Ketika pendapatan tidak masuk sesuai target, belanja menjadi terganggu. Kalau tetap dipaksakan, akhirnya bisa menjadi utang. Itu yang pernah kita alami beberapa tahun lalu,” jelasnya.

Karena itu, Joncik menegaskan penyusunan APBD ke depan harus menggunakan proyeksi pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus dihitung berdasarkan regulasi serta informasi resmi yang tersedia.

Beberapa komponen yang perlu menjadi acuan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Bantuan Keuangan (BK) yang diproyeksikan diterima Kabupaten Empat Lawang.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun belanja berdasarkan kemampuan fiskal yang benar-benar tersedia.

“Dengan demikian, APBD yang disusun benar-benar sesuai kemampuan keuangan daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkas Joncik.

Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab dan DPRD Empat Lawang untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

Catatan DPRD terkait penyusunan target pendapatan dan belanja menjadi perhatian dalam penyusunan APBD berikutnya, agar perencanaan anggaran lebih realistis dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah.