 |
| Foto : Wabub Banyuasin Netta Indian, SP hadiri Rakor Pengendalian Karhutla Tahun 2026 yang diselengarakan Kementrian Lingkungan Hidup RI. (Doc.ist) |
JAKARTA, SUMBARONE.ID — Pemerintah Kabupaten Banyuasin menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 2 Plaza Kuningan Menara Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Jakarta, pada Senin (7/4/2026) ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, SP. Ia didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuasin, Reza Agust Perdana, SE., M.Si.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., serta diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan perwakilan instansi terkait dari berbagai wilayah di Indonesia yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi karhutla yang diprediksi meningkat pada tahun 2026. Hal ini berkaitan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ditemui usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin siap mendukung langkah-langkah strategis yang telah diarahkan oleh pemerintah pusat dalam mengantisipasi karhutla.
“Saat ini kita sudah memasuki bulan April. Berdasarkan perkembangan musim kemarau dan prediksi El Nino tahun 2026, kondisi cuaca diperkirakan akan lebih kering dan berlangsung lebih lama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga telah mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini,” ujarnya.
Netta menambahkan bahwa melalui rakor ini, pemerintah daerah mendapatkan arahan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup agar seluruh kepala daerah meningkatkan koordinasi lintas sektor, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BPBD di masing-masing wilayah.
“Dalam rakor tadi, Menteri Lingkungan Hidup menekankan agar setiap daerah segera mengambil langkah konkret sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Ini termasuk upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan cepat jika terjadi kebakaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kabupaten Banyuasin telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, di antaranya memperkuat patroli terpadu, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan peran desa dalam pencegahan karhutla.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat juga menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Netta menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami di Banyuasin siap bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan perekonomian,” tegasnya.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi karhutla tahun 2026, sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Banyuasin. (*/DA)
