 |
| Foto : Bupati Banyuasin H. Askolani bersama sejumlah kepala daerah berfoto bersama usai menghadiri rapat pemantapan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus kegiatan buka puasa bersama di Raffles Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2026). (Doc.Dinkominfo BA) |
JAKARTA, SUMBARONE.ID — Bupati Banyuasin, H. Askolani, menghadiri rapat pemantapan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Rapat Kerja Nasional XVII APKASI 2026. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama yang digelar di Raffles Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Askolani yang menjabat sebagai salah satu Wakil Sekretaris Jenderal APKASI ikut membahas berbagai langkah strategis organisasi untuk memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam pembangunan nasional.
Menurut Askolani, rapat pemantapan ini merupakan agenda lanjutan dari hasil Rakernas XVII APKASI yang sebelumnya telah sukses diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau, pada pertengahan Januari 2026.
“Pertemuan ini merupakan agenda turunan dari hasil Rakernas XVII APKASI 2026 yang telah sukses diselenggarakan di Batam,” ujar Askolani di sela-sela kegiatan berbuka puasa bersama.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pembahasan sejumlah isu krusial yang dihadapi daerah. Di antaranya terkait penguatan fiskal daerah, kemandirian pangan, serta peningkatan peran 416 bupati di seluruh Indonesia dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, rapat juga menegaskan kembali tujuan utama Rakernas XVII APKASI 2026, yakni melakukan konsolidasi organisasi, meningkatkan fungsi APKASI dalam menjaring aspirasi daerah, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Berbagai isu strategis turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, mulai dari kewenangan daerah, persoalan kepegawaian, penguatan kemandirian pangan, penyusunan roadmap pembangunan berkelanjutan, hingga kebijakan transfer anggaran ke daerah.
Tak hanya itu, APKASI juga menyampaikan keberatan terhadap potensi pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 yang dinilai dapat berdampak pada pembangunan di tingkat kabupaten.
Para bupati yang hadir juga mendorong pemerintah pusat untuk menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan di daerah, termasuk mendorong reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, dari sekitar 1.091 BUMD di Indonesia, sekitar 30 persen di antaranya dilaporkan mengalami kerugian.
Melalui forum ini, APKASI berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten di Indonesia. (*/DA)
