 |
| Foto : Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana bersama Ketua Tim Puslitbang Polri KBP Yudi Chandra E dan jajaran saat kegiatan penelitian efektivitas fungsi tipikor serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026). (hms.Polda Sumsel) |
PRABUMULIH, SUMBARONE.ID – Reformasi kelembagaan Polri memasuki fase baru berbasis riset nasional. Tim Puslitbang Polri turun langsung ke wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kewilayahan serta optimalisasi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan penelitian tersebut digelar di Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026). Agenda ini menjadi bagian dari arsitektur besar reformasi Polri yang berbasis data, evaluasi ilmiah, serta penguatan kelembagaan presisi.
Kapolres Prabumulih, Bobby Kusumawardhana, memimpin langsung diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri, Yudi Chandra E, guna memaparkan praktik, tantangan, dan kebutuhan penguatan fungsi tipikor di lapangan.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa penelitian ini tidak sekadar mengumpulkan data administratif. Tim melakukan kajian komprehensif terhadap tiga aspek kunci, yakni kapasitas dan kualitas sumber daya manusia penyidik tipikor, transformasi mindset dan budaya integritas, serta struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi antarinstansi.
Pendekatan ini menempatkan satuan kewilayahan sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional. Dengan basis evaluasi ilmiah, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan mampu memperkuat fungsi penegakan hukum secara terukur dan berkelanjutan.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka seluruh ruang diskusi agar fungsi tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Bobby.
Selain aspek tipikor, tim juga mengkaji peran Polri dalam mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi nasional menuju visi Indonesia Emas. Penelitian ini melihat bagaimana fungsi pengawasan, pengamanan, dan pengawalan kebijakan strategis negara dapat berjalan optimal di tingkat daerah.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut memperkuat validitas dan integritas hasil penelitian, sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kuat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Nandang Mu'min Wijaya, menegaskan bahwa penelitian Puslitbang Polri merupakan langkah konkret dalam memastikan reformasi berjalan terarah dan terukur.
“Reformasi Polri bukan retorika. Setiap fungsi, termasuk tipikor di kewilayahan, harus terukur dan berbasis riset. Wilayah Sumsel menjadi bagian dari penguatan sistem nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap program MBG menunjukkan peran Polri tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas serta mengawal kebijakan strategis pemerintah agar berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah. (*/DA)
