Foto : Suasana rapat koordinasi ketahanan pangan Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himbara yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026). (ist)
JAKARTA, SUMBARONE.ID — Polri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Jumat, (06/022026). 

Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, serta diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari konsolidasi nasional untuk mempertahankan capaian strategis sektor pangan, khususnya jagung pakan ternak.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Melalui rakor ini, kami ingin memperkuat kolaborasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.

Pada sisi hulu, Polri berperan aktif menjembatani kebutuhan permodalan petani jagung. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi kelompok tani (Poktan) untuk mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi nyata program ini telah dirasakan petani di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, yang kini kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung berkat dukungan modal perbankan.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.

Tak hanya fokus pada permodalan, Polri juga memberikan perlindungan kepada petani dari praktik tengkulak yang kerap merugikan. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan stabilitas harga dengan menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang berpihak.

Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.

Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan pengawalan berkelanjutan, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, membayar pinjaman tepat waktu, dan memperbaiki kesejahteraan secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional akan semakin kuat dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani jagung Indonesia. (DA)