 |
| Foto : Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet, SH bersama Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Wakil Gubernur Cik Ujang, serta para kepala daerah dan pejabat terkait usai Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026). (ist) |
PALEMBANG, SUMBARONE.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi lintas daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Komitmen tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang dihadiri Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha Tohet, SH, di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muba hadir bersama Asisten I Setda Muba H Ardiansyah, SE, MM, PhD, CMA, Kepala BPS Kabupaten Muba Trio Wira Dharma, SST, MM, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deny, SH, MSi, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri, SH, Kabag Perekonomian Setda Muba Adi Manopo, MPd, serta Kabag Prokopim Setda Muba Agung Perdana, SSTP, MSi.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, serta dihadiri Ketua BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto dan para bupati serta wali kota se-Sumatera Selatan.
Kegiatan diawali dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat yang disampaikan oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam paparannya, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh 5,11 persen (year on year), sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
“Pada triwulan IV 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,39 persen, menjadi capaian kuartalan tertinggi sejak pandemi Covid-19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 tetap stabil meski terdapat variasi antar-triwulan,” jelas Amalia.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan per September 2025 berada pada angka 9,85 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 898,24 ribu orang, berkurang sekitar 21,4 ribu orang.
Ia juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,35 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau. “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumsel berada di angka 3,59 persen, menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Sumsel turut mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026, sebagai dasar penting perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan bahwa capaian ekonomi dan sosial yang dirilis BPS merupakan hasil kerja bersama seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, pergerakan pembangunan di daerah memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja provinsi hingga nasional.
“Data yang disampaikan menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dalam menentukan keberhasilan berbagai program pembangunan. Terkait Sensus Ekonomi 2026, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi petugas sensus hingga ke tingkat RT dan RW guna memperoleh gambaran ekonomi yang utuh dan aktual.
Di sela kegiatan, Bupati Muba H M Toha Tohet, SH menyampaikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 12,88 persen menjadi 9,97 persen. Capaian tersebut menempatkan Muba pada posisi satu digit dan menjadi titik balik setelah lebih dari dua dekade berada dalam kategori kemiskinan tinggi.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan buah dari konsistensi kebijakan dan program intervensi yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Pemkab Muba.
“Program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan kelompok rentan di sekitar garis kemiskinan, dengan pendekatan multiple interventions sebagaimana direkomendasikan oleh TNP2K,” ujar Bupati Toha.
Berbagai program yang dijalankan Pemkab Muba antara lain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui TPID, operasi pasar, dan Program Desa Cantik; pengurangan beban pengeluaran melalui Bantuan Tunai Bantu Umak, Bakul Nasi, dan Jamkesda; serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui Program Pedas Nia, KUBE/UEP, Program Keluarga Maju, dan Jaminan Ketenagakerjaan Pakai Kelambu.
Selain itu, pengurangan kantong kemiskinan juga dilakukan melalui peningkatan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas perumahan, serta peralihan layanan listrik dari MEP ke PLN.
Sebelumnya, Bupati Muba juga melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Pemkab Muba menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan sensus tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data pembangunan dan menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. (*/DA)
